 |
| Perwakilan HIMA PPKn STKIP Pasundan dan DPRD Cimahi (Tangkapan Layar Media DPRD Kota Cimahi) |
Dalam pertemuan ini secara strategis Perwakilan HIMA PPKn menyampaikan beberapa masalah penting tentang situasi pendidikan di Kota Cimahi. Pada kesempatan tersebut, HIMA PPKn menanyakan beberapa Poin diantaranya banyak anak yang putus sekolah karena terkendala biaya dan menanyakan terkait pengaruh efisiensi anggaran setelah Inpres 1 2025 keluar serta masih adanya eksploitasi anak di bawah umur untuk mengemis di jalanan.
Mereka menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga harus mampu menghasilkan generasi muda yang kritis, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungannya.
“pendidikan tidak bisa dipandang hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. kami berharap aspirasi ini bisa menjadi pertimbangan DPRD dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam penganggaran pendidikan dan program-program pemberdayaan generasi muda.” Ucap Anafah Muhammad Rafi.
Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko menyambut baik upaya audiensi dari HIMA PPKn ini. Pak Wahyu menyatakan bahwa dia sangat mengapresiasi gagasan dan kritik konstruktif dari HIMA PPKn. Aspirasi ini akan kami bawa dalam forum pembahasan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“kami di DPRD Kota Cimahi sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa yang memang sangat dekat dengan isu-isu pendidikan. Kami melihat gagasan dari HIMA PPKn ini sebagai bentuk kepedulian yang nyata. Aspirasi ini tentu akan kami bawa dalam pembahasan kebijakan, khususnya terkait penganggaran dan program-program strategis di bidang pendidikan,” ucap Pak Wahyu selaku Ketua DPRD Kota Cimahi.
Selain itu, Wahyu menyatakan komitmen DPRD Kota Cimahi untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan melalui penguatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan memperketat administrasi untuk pendaftaran beasiswa bagi masyarakat kurang mampu atau tidak mampu.
Audiensi ini tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga memungkinkan mahasiswa, DPRD, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk bekerja sama dengan lebih baik. Kedua belah pihak setuju bahwa pendidikan tidak dapat dicapai hanya dengan pemerintah; masyarakat, akademisi, dan siswa harus aktif berpartisipasi.
HIMA PPKn berharap DPRD Cimahi menanggapi masalah pendidikan dengan lebih baik, terutama untuk memastikan kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Untuk saat ini, DPRD Cimahi berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan audiensi ini melalui pertemuan resmi dan menempatkan masalah pendidikan sebagai prioritas utama dalam proyek pembangunan kota.
Setelah hampir dua jam berlangsung, pertemuan itu ditutup dengan foto bersama dan pernyataan komitmen bersama untuk mempertahankan komunikasi antara mahasiswa dan legislatif. HIMA PPKn STKIP Pasundan menyatakan bahwa mereka akan terus berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
Posting Komentar untuk "HIMA PPKn STKIP Pasundan dan DPRD Cimahi Duduk Bersama: Pendidikan Jadi Agenda Prioritas"